11 Mei 2020 15.46.46 - Adm

Penggunaan BLT DD Bagai Buah Simalakama

WhatsApp Image 2020-05-11 at 13.34.46

Suryacirebon, BANDUNG - Anggota DPRD Jawa Barat, H. Daddy Rohanady mengatakan, Ada hal yang perlu disikapi kepala daerah, khususnya bupati/walikota, terkait Dana Desa (DD).

Dikatakannya, peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.7/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.7/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa secara eksplisit memerintahkan agar Dana Desa  (DD) disisihkan 30% untuk bantuan langsung tunai (BLT) penanggulangan akibat Covid-19.

“Memang setiap desa memiliki Kelompok Rumah Tangga Sasaran (KRTS) non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berbeda-beda. Para kepala desa (kuwu) memperkirakan, seandainya mereka mengikuti secara utuh seperti perintah PMK 40/2020, bisa dipastikan masih cukup banyak warganya yang tidak akan kebagian BLT,” kata Daddy.

Padahal, tambahnya, mereka secara de facto termasuk KRTS karena tulang punggung ekonomi dalam keluarga tersebut  dirumahkan, bahkan di-PHK akibat Covid-19.

Kata dia, para kuwu di Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC) pernah menghadap Bupati H. Imron Rosyadi.

“Mereka meminta ada peraturan bupati (Perbup) yang memperbolehkan BLT dari dana desa besarannya tidak seperti perintah PMK 40/2020. Kebijakan yang mirip pernah dilakukan dengan mengubah RASKIN (beras untuk masyarakat miskin) menjadi RASTA (beras dibagi rata). Diskresi ini dituangkan dalam bentuk Perbup,” ungkap Daddy.

Para kuwu mendorong dikeluarkan pula Perkada/perbup yang menjadi payung hukum bahwa besaran BLT dari dana desa tidak plek 100% seperti perintah Permendes. Hal ini tujuannya untuk menghindari konflik antar-warga mengingat banyaknya warga non DTKS yangbterdata di kabupaten tetapi tidak termasuk sebagai KRTS di Provinsi maupun Pusat.

“Semoga segala ihtiar yang dilakukan bermanfaat untuk anak bangsa Indonesia yang kebetulan saja tinggalnya di Provinsi Jawa Barat,” harapnya.

Masih kata Daddy, para kuwu tidak mempersoalkan porsi yang 30%, angka itu mereka setujui. Hanya saja, karena pertimbangan di lapangan, besarannya akan berbeda dengan PMK 40/2020.

Di satu sisi mereka yidak berani melawan PMK No. 40, tetapi di sisi lain mereka harus realistis juga melihat kondisi warganya.

“Yang pasti, andai mereka ikut PMK No. 40, artinua tetap besaran BLT desa adalah Rp 600 ribi per KRTS, itu sudah jelas menjadi problem potensial terjadinya gesekan antar-warga,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra ini.

Di sisi lain, lanjutnya, kalau tidak mengikuti PMK, mereka khawatir akan menjadi persoalan hukum di kemudian hari. “Jadi, para kuwu kini memegang buah simalakama,” pungkas anggota Komisi IV ini. (Irgun)